Berita Pendidikan

Serpong (Kemenag) --- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan gelaran Annual Conference Research Proposal (ACRP) tidak sekadar upaya Kemenag dalam memfasilitasi para peneliti dan dosen. Lebih dari iru, ACRP untuk lebih memberikan sumbangsih bagi dunia karena Indonesia merupakan laboratorium yang sangat istimewa.

"Dunia melihat Indonesia sebagai negara yang luar biasa kaya akan khazanah keilmuan karena nilai agama bisa secara baik terintegrasi dalam kehidupan keseharian," ujar Menag saat membuka Annual Conference Research Proposal (ACRP) 2019 di Serpong, Tangerang, Banten, Selasa (26/03).

Pembukaan ACRP 2019 ditandai dengan pemukukan gong oleh Menag Lukman didampingi Dirjen Pendis Kamarudin Amin dan Direktur Diktis Arskal Salim. Gelaran para peneliti yang diinisiasi Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam ini diperuntukkan bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) baik negeri dan swasta  di Indonesia.

Dalam kesempatan itu Menag pun mengajak para peneliti dan dosen untuk lebih mengedepankan bentuk penelitian yang temanya relevan dengan konteks kekinian. "Penelitian adalah jihad untuk bersunguh sungguh menemukan hal baru sesuai kontek kekinian sementara publikasi ilmiah adalah bentuk dakwah dalam bentuk khidmat kepada masyarakat," kata Menag.

Misalnya, lanjut Menag dengan melakukan penelitian PMA tentang tata cara pemilihan rektor, UU PNPS Nomor 1 Tahun 1965,  UU Perkawinan dan regulasi lain yang mungkin tidak relevan lagi dengan kondisi kekinian.

"Hal ini perlu kajian penelitian mendalam dan sangat ditunggu oleh masyarakat," tutur Menag.

Menag menambahkan penelitian yang dilakukan tidak semata memperkaya tema penelitian namun bisa diaplikasikan dalam membangun sistem kehidupan, regulasi dan tataran kehidupan bersama sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

ACRP 2019 mengusung tema 'Meningkatkan Kinerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Melalui Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat'.

ACRP tahun 2019 merupakan event kali kedua setelah sukses ACRP di tahun 2018 dan dihadiri ratusan peneliti. Dari 2.314 Proposal yang masuk tim reviewer ACRP 2019 berhasil menyaring dan menetapkan 566 nomine penerima bantuan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dirjen Pendidikan Islam Kamarudin Amin dalam laporannya mengatakan pada tahun anggaran 2018, pihaknya telah memfasilitasi setidaknya 764 proposal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian masyarakat dengan dukungan pendanaan mencapai 39,4 miliar rupiah.

Jakarta (Kemenag) --- Kementerian Agama akan melakukan dua hal strategis dalam rangka mengakselerasi proses reformasi birokrasi. Kedua langkah itu adalah melakukan asesmen ulang para pejabat dan membentuk majelis etik pegawai.

"Kita akan lakukan reformasi birokrasi secara besar-besaran. Pertama,  melakukan asesmen ulang seluruh pejabat, mulai eselon I sampai IV," tegas Menag di Jakarta, Senin (25/03).

Dengan asesmen ulang, kata Menag, akan diketahui apakah para pejabat sudah bekerja secara profesional ataukah tidak. Asesmen ini juga memperhatikan prestasi kerja, integritas, dan rekam jejak jabatan. “Asesmen ulang akan dilangsungkan tahun ini secara bertahap," tuturnya. 

Menag menambahkan, asesmen akan dilakukan oleh lembaga psikologi terapan yang independen dan profesional. Prosesnya juga akan melibatkan tokoh nasional, tokoh agama, dan kalangan profesional yang kompeten dan teruji integritasnya. Hasil asesmen ini akan menjadi dasar mutasi, promosi, rotasi, bahkan demosi para pejabat eselon I, II, III, dan IV di Kementerian Agama.

Menag juga akan melakukan reformasi birokrasi secara total, baik berupa penataan peraturan perundang-undangan, penataan kelembagaan/organisasi, penataan ketatalaksanaan, penguatan pengawasan, peningkatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan mutu pelayanan publik di Kemenag. Upaya tersebut akan dituangkan dalam program dan kegiatan konkrit yang memiliki daya dorong kuat untuk mewujudkan good governance dan clean government di lingkungan Kementerian Agama.

"Ini bagian penting dari akselerasi proses reformasi birokrasi yang selama ini sudah berjalan. Bahkan, kami pertegas sebagai program unggulan dalam Rakernas pada Februari 2019 lalu," jalasnya.

Langkah kedua, membentuk Majelis Etik ASN Kementerian Agama. Majelis Etik ini akan diisi orang-orang atau pakar berintegritas dengan kompetensi dan profesionalitas tinggi. Majelis ini dibentuk untuk menegakkan etika ASN Kemenag. "Kami mengundang publik untuk memberi masukan atau mengusulkan nama-nama yang memiliki kualifikasi untuk bisa duduk di Majelis Etik ini", tegas Menag. 

Salah satu tugas Majelis Etik, lanjutnya, sebagai saluran aduan masyarakat. Sehingga keluhan dan aduan masyarakat berkenaan dengan ASN Kemenag bisa segera ditindaklanjuti dan diselesaikan secara kelembagaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya menjadi rumor. 

"Kita perlu Majelis Etik untuk menyelesaikan pengaduan, verifikasi, klarifikasi, lalu didalami sehingga tidak menimbulkan rumor yang destruktif karena dampaknya besar, bisa ke mana-mana," sambungnya.

Rumor Suap
Terkait rumor adanya suap dalam pengisian sejumlah jabatan di Kemenag, selain yang saat ini sedang diproses KPK, Menag meminta para pihak segera melaporkan ke aparat penegak hukum atau mengadukannya ke Inspektorat Jenderal Kemenag. 

"Kami meminta pihak-pihak yang memiliki informasi adanya suap dalam pengisian jabatan di Kemenag untuk melaporkan ke aparat penegak hukum atau inspektorat. Agar semuanya bisa diproses secara etik dan hukum sehingga kita mendapatkan kebenaran. Jadi tolong tidak hanya disebarkan di ruang publik tanpa bukti jelas, karena itu bisa menyebabkan demoralisasi ASN Kemenag dan menimbulkan prejudice," tegasnya.

Menag tidak menutup mata jika masih ada lubang dalam denyut reformasi birokrasi di Kementerian Agama. Apalagi, kementerian ini memang sangat besar, dengan satuan kerja lebih dari 4.500.

"Bahwa masih ada pihak-pihak tertentu, bisa dari dalam atau dari luar, yang belum berubah, itu bagian yang harus diperbaiki. Saya tidak menutup mata tentang itu," ujarnya.

"Justru karena hal itu, kita mempunyai komitmen kuat untuk terus membersihkan diri, meningkatkan profesionalitas dan integritas," tandasnya.

Kepada ASN Kementerian Agama, Menag mengajak  untuk menjadikan peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) dua pejabat di Jawa Timur oleh KPK sebagai pelajaran sekaligus peringatan keras agar jangan main-main dengan korupsi, suap, gratifikasi, dan tindakan lain yang tidak terpuji.